Tanyakan Kejelasan Rekom, APDP Datangi Bawaslu
PACITAN, fajarnasional.com – Aliansi Pengawal Demokrasi Pacitan (APDP) mendatangi kantor Bawaslu Pacitan, Sabtu (19/9). Kedatangan mereka untuk melakukan audiensi terkait kejelasan rekomendasi yang diberikan kepada KPU Pacitan.
Sebelumnya, Bawaslu telah melayangkan rekomendasi terkait permintaan penundaan rapat pleno penetapan DPHP tingkat Kabupaten. Namun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai hasil dari rekomendasi tersebut.
“Berita perihal rekomendasi itu kan sudah beredar, masyarakat juga sudah mengetahui. Tapi kita ketahui bersama pada tanggal 13 kemarin, KPU tetap melakukan rapat pleno penetapan DPHP,” terang Muhamad Tonis Dzikrullah, Ketua APDP.
Baca Juga : KPU Pacitan Tolak Rekomendasi Bawaslu untuk Tunda Pleno
Baca Juga : Ciderai Demokrasi, Aliansi : Bawaslu Tak Serius Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Pilkada
Selain itu, APDP juga menanyakan terkait mekanisme Bawaslu dalam melakukan penindakan terkait temuan dugaan pelanggaran administrasi dalam melakukan proses coklit.
“Setelah kami telusuri dan kaji, terkait langkah yang dilakukan oleh Bawaslu, kami memandang ada kejanggalan dalam proses penanganan kasus tersebut,” tambahnya.
Meski demikian, Tonis, mengaku kecewa. Pasalnya bidang yang mempunyai tupoksi untuk memberikan jawaban atas tuntutan APDP tidak bisa hadir dalam audiensi tersebut.
Baca Juga : Pilkada 2020 : Jadikan Sebagai Pertarungan Gagasan Pulihkan Ekonomi Rakyat
“Tentu kita akan membuat jadwal audiensi lagi dengan bawaslu, dan meminta penjelasan dengan bidang terkait agar semuanya jadi gamblang,” pungkasnya.
Sementara itu, Gema, salah satu anggota APDP, berharap, Bawaslu dan KPU bisa berkordinasi lebih baik, sehingga proses Pilkada Pacitan dapat berjalan dengan maksimal. (Tns/Ndy)
