Adrian Islah: Konstitusi Negara Di Tawar ?

Demokrasi Dan Konstitusi

MATARAM, fajarnasional.com – Wacana Perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo memicu polemik akhir-akhir ini, seiring dengan perdebatan seputar amandemen kelima UUD 1945. Sebagian memberikan respon positif terhadap isu ini. Bahwa penambahan tersebut, baik masa jabatan presiden mejadi 7 tahun atau 8 tahun maupun tiga kali periode jabatan, tidak menjadi masalah selama melalui prosedur demokratis meliputi rapat paripurna di DPR/MPR maupun diskursus partisipatif masyarakat luas.

Namun sebaliknya, sebagian yang lain berwasangka bahwa isu ini berpotensi
menimbulkan degradasi demokrasi, bahkan otoritarianisasi.
Secara empiris, negara yang memberlakukan 3 periode masa jabatan presiden memanglah ada.
Namun, hanya dua negara, yaitu Vietnam (3 Periode, 5 tahunan) dan Kiribati (3 periode, 4
tahunan). Apabila dikaitkan dengan kualitas pelembagaan demokrasi, Vietnam dan Kiribati
kalaupun dijadikan sebagai pembanding atau acuan, masih dalam peringkat yang bawah. Vietnam bahkan masuk ke dalam kategori otoritarian dalam indeks Demokrasi Dunia versi The
Economist Intelligence Unit (IEU) 2018 dengan peringkat ke-139. Sementara itu, Kiribati
malah tidak tercakup dalam pengindeksan tersebut. Indonesia justru berada diperingkat ke-65
di antara 167 negara, dan terkategori dalam demokrasi belum penuh (flawed democracy).

Indeks demokrasi tersebut mengukur 5 kategori besar, yaitu proses pemilu dan pluralisme,
kebebasan sipil, fungsi-fungsi pemerintahan, partisipasi politik, dan budaya politik. Kaitannya
dengan urgensi wacana tiga periode masa jebatan, jelas secara empiris tidak lazim, secara
normatif pun potensial menyumbat proses sirkulasi kepemimpinan, memusatkan kekuatan dan
sumber daya politik, khususnya bagi petahana yang pada gilirannya bisa mencelakakan
demokorasi dalam kubangan oligarki, bahkan otoritarianisme.

Berbicara tentang konstitusi negara tidak ada potensi yang diberikan konstitusi untuk
memperpanjang, jadi gagasan-gagasan untuk diperpajangnya masa jabatan presiden justru
kontraproduktif dengan semangat reformasi, sangatlah jelas bahwa penundaan Pemilu 2024
serta amandemen UUD 1945 tentang aturan masa jabatan presiden melanggar amanat
reformasi. Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD 1945) mengatur tentang masa jabatan
Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia. Pasal 7 Presiden dan Wakil
Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam
jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Doktrin Negara Demokrasi

Negara merupakan integrasi dari kekuatan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan
politik. Negara adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk
kemudian mengatur hubungan manusia dalam masyarakat perihal menerbitkan gejala-gejala
kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerja sama, sekaligus suasana
antagonis dan penuh pertentangan.

Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaanya secara
sah terhadap semua unsur golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan tujuan-tujuan
dari kehidupan bersama itu sendiri, Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas etis sampai
dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu dan
golongan atau asosiasi, maupun oleh negara.

Dengan demikian ia dapat mengintegrasikan serta
membimbing aktivitas sosial penduduknya ke arah tujuan bersama.
Negara mempunyai tugas yang penting yaitu mengendalikan dan mengatur gejala-gejala
kekuasaan yang timbul dalam masyarakat yang bertentangan satu sama lain, disamping itu
negara juga memiliki tugas untuk mengorganisasi dan mengintegrasi aktivitas individu/orang
perseorangan dan golongan agar dapat dicapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya,
seperti apa yang mereka cita-citakan.
Maka dari itu kalau pun memang masa jabatan presiden ini diperpanjang implikasinya adalah
lahirnya sebuah kekuatan dari pemerintah untuk merancang sebuah kebijakan yang tentu tidak
demokratis, dan hanya akan berpotensi membawa kita kembali pada masa orde baru, kalau
dibahasakan dalam bahasa milenial CLBK “Cinta Lama Bersemi Kembali”.

Presiden Labil

Pada maret 2019 Jokowi menyebut wacana perpanjangan jabatan “menampar muka saya”,
kemudian dibulan yang sama yakni maret 2021 Jokowi menolak wacana tersebut dengan dalih
mejaga amanat konstitusi, dan kembali pada bulan maret 2022 Jokowi mengatakan bahwa ia
tidak melarang siapapun untuk mengangkat aspirasi tersebut dengan dalih demokrasi sebagai
tamengnya. Dari tiga pernyataan di atas jelas Jokowi sebagai Bapak Negara menunjukan sikap dan sifat yang inkonsiten , kalau dibahasakan lagi dengan bahasa milenial “Labil”. Sebagai
seorang Presiden seyogyanya Jokowi harus menunjukan sikap yang tegas, kurangnya
ketegasan dari Jokowi berdampak terdorongnya sekelompok rakyat untuk terus mendukung
perpanjangan masa jabatan presiden, seperti sukarelawan Koalisi Bersama Rakyat (KOBAR)
yang memasang baliho di berbagai wilayah sebagai bentuk kesetiaannya. Disana dikatakan, “yang paling ideal adalah 15 tahun sehingga pemimpin bisa menyelesaikan agenda pembangunan” sebut salah satu relawan Kobar dalam wawancara bersama Kompas.

Asal Muasal Narasi Penundaan Pemilu

Inisiasi penundaan pemilu dikawal oleh tiga partai yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),
Partai Amanat Nasional (PAN), dan Golongan Karya (GOLKAR). Para Ketua Umum dari
partai-partai ini mengusulkan agar pemilu ditunda dengan alasan menjaga momentum
pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, juga
menyampaikan usulan dari para penguasa yang mengharapkan perpanjangan masa jabatan Presiden dengan dasar yang sama. Sementara itu elite politik lain mengaku bahwa penundaan
pemilu sejalan dengan keinginan rakyat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi, Luhut Pandjaitan, mengklaim big data berisi percakapan 110 juta warganet yang
setuju akan penundaan pemilu 2024. Berbeda dengan survei yang dilakukan oleh Lembaga
Survei Indonesia yang justru berbanding terbalik, yaitu sebanyak 70,7% responden
menentang perpanjangan masa jabatan presiden.

Sudut Pandang Ketatanegaraan

Secara Ketatanegaraan, pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD, dan DPD (Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945). Sementara untuk presiden sendiri menurut Pasal 7, mereka memegang jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Jadi secara normatif,

penyelenggaraan pemilu dan presiden hanya menjabat selama dua periode itu merupakan
kewajiban konstitusional yang tidak boleh dilanggar.

Wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu tidak memiliki argumentasi yang relevan dan tentu mengkhianati amanat konstitusi. Indonesia telah memiliki sistem dan
konstitusionalitas pemilu yang mapan. Penundaan pemilu di Indonesia hanya pernah
dilaksanakan sekali, yakni pada tahun 1945 yang ditunda hingga tahun 1955, hal ini
dikarenakan kondisi negara pada saat itu sering mendapatkan agresi militer dari pasukan
sekutu, wajar saja ketika pemilu ditunda, jelas berbeda dengan kondisi negara saat ini.
ANALOGI – Air kolam renang atau kolam ikan apabila tidak diganti maka akan mengendap
dan dapat memiliki bibit penyakit yang tinggi, maka harus diganti secara berkala. Sama halnya dengan konsep kekuasaan, apabila tidak berganti secara berkala, maka akan muncul bibit penyakit berupa Abuse Of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan) atau pada isitilah lain yakni Detournement de pouvoir (Penyalahgunaan Wewenang).

Argumen Islah

Dalam kajian Hukum Islam, Islah adalah memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Bertolak belakang dengan perilaku pemerintah hari ini, yang seharusnya di tengah-tengah Indeks kualitas Demokrasi Indonesia yang sedang menurun,

persoalan semacam perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu hanyalah ide usang yang disodorkan sejumlah elite politik dengan beragam alibi tak sekadar menabrak konstitusi, tapi akan menimbulkan kecacatan demokrasi yang tentunya akan merusak tatanan sosial.
Hal-hal absurd seperti ini tentu akan membawa dampak serius yang tidak hanya melanggar
konstitusi melainkan juga berbahaya pada kehidupan demokrasi dan iklim negara hukum di Indonesia. Di tengah krisis kesehatan dan perekonomian yang memburuk, pemerintah
semestinya fokus pada agenda keselamatan rakyat. Yakni dengan cara menunda pemindahan Ibu Kota Negara yang banyak menghabiskan anggaran. Menghentikan pelaksanaan proyek
strategis nasional yang terbukti mengorbankan kehidupan rakyat, menghentikan perampasan
tanah yang mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Demokrasi dan konstitusi
hari ini begitu mudah diakali oleh Elit Politik dengan skenario cantik yang dibangunnya.
Terakhir “Jatuh bangunnya negara ini, sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin
pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar
seuntaian pulai di peta”.

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat untuk pembaca dan senantiasa menjadi pengingat untuk diri penulis agar selalu bisa menghadirkan kepekaan terhadap realitas yang terjadi pada
bangsa dan negara hari ini, terimakasih.

Penulis : Adrian Islah

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.