Benny K Harman Minta Kapolri Diberhentikan Sementara, Sara Institute: Demokrat Tak Objektif Nilai Kinerja Kapolri

BANDUNG, fajarnasional.com – Direktur eksekutif Sara Institute, Muhammad Wildan menilai pernyataan Benny K Harman sangat tidak objektif menilai kinerja Kapolri. Pihaknya merasa bahwa anggota DPR RI fraksi Demokrat itu tengah mencoba menggiring opini publik bahwa Kapolri gagal dalam mengungkap kasus pembunuhan Brigadir J.

“Padahal Kapolri beserta jajarannya sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengungkap kasus tersebut. Bukan mendapat apresiasi, Benny K Harman malah meminta supaya Kapolri diberhentikan sementara. Ini kan lucu,” katanya, Rabu (24/8/2022).

Kata Wildan, sapaan akrabnya, seharusnya Kapolri mendapatkan apresiasi atas keterbukaan kasus tersebut kepada publik. Mengingat, pada konferensi pers sebelumnya, Kapolri sudah menetapkan FS sebagai tersangka, termasuk istri dan beberapa ajudannya.

“Atas dasar itu, kami Sara Institute malah curiga dengan Bapak Benny, apa dasar dari pernyataan bapak? Kita juga harus melihat kebelakang prestasi Kapolri,” katanya.

Menurut Wildan, sudah banyak prestasi Jendral Listyo Sigit Prabowo, sebagai Kapolri. Salah satunya adalah serbuan vaksinasi, yang mana hingga saat ini Polri menjadi salah satu lembaga negara terdepan yang melakukan serbuan vaksinasi booster.

“Belum lagi prestasi lainya seperti halnya program polri presisi yang dicanangkan oleh Kapolri. Kemudian perihal modernisasi Polri, restorastive justice di tubuh polri, dan masih banyak prestasi lainya,” jelentrehnya.

Dengan tegas, Wildan mengatakan bahwa pihaknya menilai bahwa fraksi Demokrat di DPR tidak objektif dalam menilai Kapolri. Terlebih atas pernyataan Benny K Harman yang meminta supaya Kapolri diberhentikan sementara.

Seperti diketahui bersama, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman mengusulkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk dinonaktifkan sementara dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J. Hal ini ia sampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK di gedung DPR RI Jakarta, Senin (22/8/2022) kemarin.

Bahkan, dalam penyampaiannya, Benny meminta agar penanganan kasus Brigadir J diambil alih oleh Kemenko Polhukam, yang dipimpin oleh Mahfud MD. Benny beralasan pengambilalihan tersebut pasalnya ia merasa bahwa Polri telah membohongi masyarakat atas pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J.

“Mestinya Kapolri diberhentikan sementara diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini. Supaya objektif dan transparan,” kata Benny K Harman, dalam rapat tersebut.

Lebih lanjut, Wildan mengatakan bahwa kasus Brigadir J terus berjalan. Hal ini terbukti dengan penetapan beberapa tersangka dan kini beberapa perwira Polri, mulai dari jendral sampai anggota mulai menjalani pemeriksaan oleh timsus/itsus.

“Terakhir ada beberapa anggota yang melakukan perbuatan melawan hukum dan di tempatkan ditempat Khusua. Nah, itu bukti nyata ketegasan Bapak kapolri. Saya malah jadi berpikir mungkin bisa saja opini itu digiring, malah untuk menghambat upaya bersih-bersih Bapak Kapolri di tubuh Polri,” jelas Wildan. (Wln/Red)

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.